IMB

 


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PELAYANAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN

 

Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dan Peraturan yang terkait yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus 2007  tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2031;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 September  2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bangunan ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 3 September 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

 

 

Keterkaitan

  1. SOP Pelayanan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten)

 

Peringatan

  1. Dalam hal peringatan dijelaskan bahwa jika dalam pemberian SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten)  dimaksud tidak dikabulkan atau ditolak maka pihak pelaksana harus memberitahukan kepada pemohon secara tertulis  disertai dengan alasan-alasan penolakan tersebut.
  2. Permohonan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten) dapat ditangguhkan apabila :
  1. Perbaikan maupun penyempurnaan hasil penilaian teknis belum dipenuhi oleh pemohon;
  2. Terdapat sengketa tanah dan atau bangunan atau gangguan terhadap lingkungan .
  3. Pemohon memberikan data yang tidak benar.
  4. Adanya keputusan status quo dari instansi yang berwenang
  1. Permohonan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten) yang ditangguhkan dapat ditolak atau dibatalkan apabila:
  1. Setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penangguhan pemohon tidak menyelesaikan dan atau melengkapinya.
  2. Bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
  3. Bertentangan dengan rencana tata ruang
  4. Terletak pada lokasi yang dinyatakan rawan bencana.
  5. Bangunan yang telah ada membahayakan keselamatan dan/ atau menganggu kepentingan umum.
  6.  Tanah dalam sengketa.

 

Kualifikasi Pelaksana

Untuk hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari dapat dijelaskan  bahwa sebagai  pelaksana pada prosedur :

  1. Pendidikan minimal SMU / SMK Sederajat
  2. Memahami bidang pengelolaan Perizinan Bangunan
  3. Memiliki kemampuan administrasi surat – menyurat (Korespondensi);
  4. Memiliki kemampuan  mengoperasikan Program  Aplikasi  Dasar  Komputer.
  5. Memiliki kemampuan menghitung perkiraan (Estimasi) gambar atau bangunan;
  6. Memiliki kemampuan membaca gambar (Layout)

 

Peralatan dan Perlengkapan

  1. Alat Tulis Kantor , Kalkulator, Printer, Komputer, Lemari Arsip ;
  2. Tata Naskah Dinas
  3. Buku Pencatatan Surat
  4. Peralatan Pengukuran

Uraian SOP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bangunan ;dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berupa Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan , setiap Pemohon harus mengajukan  Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

  1. Diajukan ke Bupati Batang Hari melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari;
  2. IMB diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan yang meliputi:
  1. Pembangunan bangunan gedung baru dan/atau prasarana bangunan

gedung ;

  1. Pembangunan bangunan bukan gedung baru;
  2. Bangunan gedung dan bukan gedung yang sedang/sudah dibangun;
  3. Perubahan bentuk bangunan dan/atau perluasan bangunan;
  4. Perubahan fungsi bangunan; dan
  5. perubahan kepemilikan bangunan.
  1. Bupati Batang Hari melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari memberikan surat keterangan rencana kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten) Untuk Kelengkapan IMB.
  2. Permohonan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui dilakukan penetapan besarnya retribusi IMB.
  3. Permohonan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten) tersebut apabila telah memenuhi persyaratan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal seluruh persyaratan yang ditentukan lengkap,rekomendasi SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten) yang dimohon harus sudah selesai diproses dan diberikan kepada pemohon;
  4. Permohonan izin apabila belum lengkap atau permohonannya tidak dapat dikabulkan atau permohonan ditolak harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan tersebut.

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari untuk pelayanan publik telah diatur dalam Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan.

 

Alur Permohonan Izin Mendirikan Bangunan  adalah :

  1. Pengambilan Kerangka Rencana Kabupaten.
  2. Pengajuan Permohonan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten) dengan dilengkapi dokumen administrative dan dokumen teknis.
  3. Pemeriksaan Berkas Teknis dan Administrasi Permohonan
    1. Persyaratan dokumen administrative dan dokumen teknis diperiksa dan diteliti Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dan Kasi Penataan Ruang.
    2. Apabila persyaratan pada butir 3.a diatas tidak terpenuhi, maka Surat permohonan dan dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan atau diperbaiki.
    3. Bila persyaratan pada butir 3.a diatas terpenuhi, maka Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang memberi instruksi kepada Bendahara Penerimaan untuk menghitung  jumlah retribusi IMB  yang dimohon untuk penetapan besaran retribusi.
    4. Selanjutnya Pembayaran Retribusi IMB dilakukan pada lembaga keuangan yang sah dan selanjutnya disetor ke kas daerah.
    5. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang ,untuk selanjutnya dikeluarkan SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten)/ Advice Planning Untuk Penerbitan IMB.
    6. Pemohon dapat memulai pelaksanaan kontruksi bangunan setelah IMB diterbitkan.
  4. Surat Rekomendasi /Advice Planning Penerbitan IMB

      SKRK (Surat Kerangka Rencana Kabupaten)/ Advice Planning untuk Penerbitan IMB yang dikeluarkan dan persyaratan lengkap disampaikan kepada pemohon dan 1 (satu ) Salinan berkas disimpan sebagai arsip untuk Dinas.