STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PELAYANAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN

 

Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dan Peraturan yang terkait yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari;
  11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

Keterkaitan

  1. SOP Pengoperasian Peralatan dan Pengujian
  2. SOP Pemeliharaan Peralatan dan Pengujian

 

 

Peringatan

  1. Dalam hal peringatan dijelaskan bahwa dalam pemberian izin Pengujian Laboratorium dimaksud tidak dapat dikabulkan atau ditolak maka pihak pelaksana harus memberitahu kepada rekanan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan si rekanan/pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan tersebut.

Jika izin telah diberikan kepada pemohon maka Pengujian yang dimohonkan dapat dilaksanakan dan untuk pengujian di lapangan bila terjadi kerusakan pada saat pemakaian alat maka wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi. Dan Kabid Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi memerintahkan rekanan/pemohon untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perjanjian dalam Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan/Pengujian.

 

Kualifikasi Pelaksana

Untuk hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari dapat dijelaskan bahwa sebagai pelaksana pada prosedur :

  1. Pendidikan minimal SMK
  2. Memahami bidang pengelolaan Pengujian Laboratorium
  3. Memiliki konsep dasar pengetahuan pengoperasian komputer.
  4. Memiliki konsep dasar untuk mengoperasikan alat laboratoium dengan baik serta pemeliharaannya.

 

Peralatan dan Perlengkapan

  1. Komputer
  2. Printer
  3. Alat Tulis kantor
  4. Peralatan Pengujian laboratoium
  5. Pengatur Suhu Ruang
  6. Tenaga/Teknisi bersertifikat

 

Uraian SOP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Alat-alat Berat dan Alat-alat Laboratorium, setiap Pemakaian harus membuat Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

  1. Diajukan ke Bupati Batang Hari melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari;
  2. Permohonan izin tersebut apabila telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seluruh persyaratan yang ditentukan lengkap, izin yang dimohon harus susdah selesai diproses dan diberikan kepada pemohon;
  3. Permohonan izin apabila belum lengkap atau permohonannya tidak dapat dikabulkan atau permohonan ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan.
  4. Pemakaian kekayaan daerah yang telah berakhir masa izin pemakaiannya, dapat diperpanjang izin pemakaiannya kembali.

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari untuk pelayanan publik telah diatur dalam Prosedur Tetap dalam hal Pengelolaan Alat-alat Berat.

 

Alur Permohonan Pengujian Lapboratorium/Lapangan adalah :

  1. Pengajuan Surat Permohonan berisi :

Perorangan / Badan Hukum yang memuat dan dilengkapi dengan menyerahkan

    1. Identitas dan alamat pemohon.
    2. Jenis pengujian, metode pengujian yang dimohon dan spesifikasi teknis tujuan pengujian.
    3. Lokasi pengujian, sketsa / situasi rencana titik uji dan izin masuk lokasi dari pemohon untuk pengujian lapangan.
    4. Benda uji (jenis, kuantitas) cukup dan kualifikasi memenuhi.
    5. Membayar biaya penggunaan jasa pengujian.

 

  1. Pemeriksaan Berkas Teknis dan Administrasi Permohonan
    1. Persyaratan teknis, bahan / benda uji, metode uji, kapasitas dan kompetensi laboratorium penguji serta kemampuan lokasi uji lapangan dari permohonan, diperiksa dan diteliti Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi dan Kasi Bidang Laboraotirum dan Pengujian sesuai tujuan pengujian.
    2. Apabila persyaratan pada butir 2.a diatas tidak terpenuhi, maka laboratorium menolak permohonan pengujian yang diajukan.
    3. Bila persyaratan pada butir 2.a diatas terpenuhi, maka Kepala Bidang Peralatan,  Pengujian dan Jasa Konstruksi  memberi instruksi kepada Bendahara Penerimaan untuk menghitung jenis dan jumlah retribusi jasa pengujian yang dimohon untuk penetapan besaran retribusi.
    4. Selanjutnya Bendahara Penerimaan menetapkan besar pengenaan biaya retribusi berdasarkan jenis dan jumlah jasa pengujian yang diperhitungkan laboratorium.
    5. Pemohon membayar retribusi penggunaan jasa pengujian laboratorium dan atau operasional untuk pengujian dilaboratorium maupun di lapangan.

 

  1. Pelaksanaan Jasa Pengujian
    1. Pengujian yang memenuhi persyaratan permohonan diproses lebih lanjut oleh Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, Kasi Bidang Laboratorium dan Pengujian terkait dan teknisi pengujian laboratorium sesuai kompetensinya
    2. Pelaksanaan pengujian, pemeriksaan laboratorium dan pengujian lapangan diproses sesuai norma, prosedur standar dan metode pengujian yang ditentukan serta spesifikasi teknis yang dituju.
    3. Data hasil pengujian dari laporan teknisi pengujian yang ditugasi, diperiksa dan disusun menjadi laporan/sertifikat hasil pengujian untuk dievaluasi oleh Kasi Laaboratorium dan Pengujian dan disetujui Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi.

 

  1. Laporan / Sertifikat Hasil Pengujian

Laporan/ Sertifikat Hasil Pengujian yang selesai dan persyaratan lengkap disampaikan kepada pemohon penggunaan jasa pengujian laboratorium dan 1 (satu) laporan disimpan sebagai arsip untuk Dinas.