STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)

PELAYANAN PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT


 

Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dan Peraturan yang terkait yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari;
  11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

Peringatan

  1. Dalam hal peringatan dijelaskan bahwa dalam pemberian izin sewa alat berat dimaksud tidak dapat dikabulkan atau ditolak maka pihak pelaksana harus memberitahu kepada rekanan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan si rekanan/pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan tersebut.
  2. Jika izin telah diberikan kepada pemohon maka alat yang dimohonkan dapat digunakan di lapangan dan bila terjadi kerusakan pada saat pemakaian alat di lapangan maka wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi. Kabid Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi memerintahkan rekanan/pemohon untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perjanjian dalam Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi.

 

Kualifikasi Pelaksana

Untuk hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari dapat dijelaskan bahwa sebagai pelaksana pada prosedur :

  1. Pendidikan minimal SMK
  2. Memahami bidang pengelolaan alat berat
  3. Memiliki konsep dasar pengetahuan pengoperasian komputer.
  4. Memiliki konsep dasar untuk mengoperasikan alat berat dengan baik serta pemeliharaannya.

 

Peralatan dan Perlengkapan

  1. Komputer untuk pembuatan Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi
  2. Nota Dinas dan Lembar Disposisi
  3. Printer
  4. Alat Berat yang dimohonkan
  5. Surat Perintah Tugas
  6. Kartu Operasi Penggunaan Alat Berat
  7. Bukti/tanda Penerimaan Sewa
  8. Kartu Service Pemeliharaan Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi
  9. Operator/Supir yang mengoperasikan alat berat

 

Uraian SOP

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Rentribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Alat-alat Berat, setiap Pemakaian harus membuat Permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

  1. Diajukan ke Bupati Batang Hari melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari;
  2. Permohonan izin tersebut apabila telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seluruh persyaratan yang ditentukan lengkap, izin yang dimohon harus susdah selesai diproses dan diberikan kepada pemohon;
  3. Permohonan izin apabila belum lengkap atau permohonannya tidak dapat dikabulkan atau permohonan ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan.
  4. Pemakaian kekayaan daerah yang telah berakhir masa izin pemakaiannya, dapat diperpanjang izin pemakaiannya kembali.

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari untuk pelayanan publik telah diatur dalam Prosedur Tetap dalam hal Pengelolaan Alat-alat Berat.

 

 

A. Alur Permohonan Sewa Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi adalah :

    1. Surat Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Batang Hari melalui Kepala BidangPEralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, dengan mencantumkan :
  1. Jenis Alat (Nomor Koderasi/Type);
  2. Tujuan;
  3. Lamanya Pemakaian; dan
  4. Bersedia membayar tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    1. Setelah diagendakan dengan melampirkan Lembar Disposisi, Surat Permohonan diteruskan ke Kepala Dinas Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    2. Lembar Disposisi yang memuat petunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diteruskan kepada Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi untuk ditindaklanjuti;
    3. Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan, apakah alat yang dimohonkan siap dan layak beroperasi;
    4. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan menginstruksikan kepada petugas survey untuk survey lapangan terkait dengan data rencana lokasi dan kondisi pekerjaan serta membuat laporan.
    5. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan memberikan rekomendasi kepada Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi.
    6. Kepala Bidang meneliti hasil rekomendasi, jika tidak bisa dikembalikan kepada pemohon, jika bisa maka Kepala Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi memerintahkan Staf Adimistrasi membuat Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan, dan Bendahara Penerimaan dapat memungut dan menyetor ke Kas Daerah sesuai kontrak.
    7. Penyewa dapat mengambil Kontrak Sewa dan Alat di Workshop.